Saat Mahfud MD Sentil Kemudahan Investasi di RI

Jakarta, CNBC Indonesia – Calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, Mahfud MD mempertanyakan kemudahan investasi di Indonesia. Dia menilai satu hambatan investasi di Tanah Air adalah budaya korupsi.

Alhasil, kata Mahfud, terjadi inefisiensi di sektor-sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi, belanja pemerintah, ekspor dan impor hingga investasi. Bahkan, korupsi telah masuk ke lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Tidak hanya itu, bahkan korupsi telah muncul di tanah, laut dan udara Indonesia.

“Korupsi terjadi di alam, kita injak bumi ada korupsi pertambangan, laut ada masalah, udara banyak akibatnya rakyat menjadi miskin,” ungkapnya.

Saat membalas cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Mahfud memaparkan investasi di RI masih rumit dilaksanakan. Pasalnya, ada conflict of interest sehingga banyak yang di-sentralisasi dan akhirnya tidak dapat dirasakan oleh rakyat.

“Yang sering saya dapat laporan minta izin untuk UMKM misal, perlu Rp 24 miliar untuk UMKM,” tegas figur yang saat ini menjadi Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) itu.

Kesulitan investasi itu tergambar dari minimnya investor yang masuk ke megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyentil calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan bahwa biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya 20% dibiayai oleh APBN.

Menurut Mahfud, faktanya sejauh ini pembangunan IKN masih seluruhnya dibiayai APBN, belum ada dana pembangunan yang dibiayai oleh investor, karena belum ada satupun investor yang masuk ke dalam proyek itu.

Saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana,” kata Mahfud dalam debat cawapres di JCC, Jumat (22/12/2023).

“Coba kalau ada sebutkan misal 2 atau 1 investor mana yang sudah masuk ke sana,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa dari informasi yang ia ketahui, yang ada hanya ratusan ribu hektare tanah sudah dikuasai pengusaha-pengusaha tertentu. Oleh sebab itu, ia mengingatkan untuk membangun IKN saat ini harus diarahkan untuk pembiayaan dari investor, bukan lagi hanya berasal dari APBN.

“Saya setuju ke depannya harus undang investor. IKN harus diteruskan tapi pendanaannya harus tujuan semula harus undang investor tapi yang ada saat ini dari APBN sehingga perlu langkah-langkah perbaikan agar warisan baik presiden Jokowi ini bisa dilanjutkan,” tutur Mahfud

Adapun Ganjar-Mahfud menyebut kemudahan investasi, khusunya bagi UMKM dalam lembaran visi-misi mereka.

Upaya mendorong UMKM tercantum dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat Indonesia. Kemudahan usaha tersebut akan direalisasikan dengan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dan UMKM serta usaha-usaha yang mampu naik kelas secara konsisten melalui penataan dan implementasi regulasi.

Hal ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum serta menempatkan rakyat sebagai pusat dalam kegiatan berusaha. Salah satu bentuk kemudahannya melalui penyaluran kredit perbankan.

“Memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan diikuti dengan pelatihan serta fasilitasi akses pasar,” sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud.

Angka rasio kredit perbankan untuk UMKM sebesar 35% yang diusung Ganjar-Anies tersebut hanya naik 5% dari target yang telah ditetapkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

(mkh/mkh)