Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, Ganjar: Semoga Bisa Jadi Contoh

PONTIANAK, KOMPAS — Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengapresiasi langkah calon wakil presidennya, Mahfud MD, yang tegas menyatakan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Ia berharap langkah Mahfud ini bisa menjadi contoh bagi yang lain.

Mahfud mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam di sela-sela kegiatan kampanyenya di Lampung Tengah, Rabu (31/1/2024). Ia menyatakan, nilai independensi selama proses pemilu hingga pemungutan suara pada 14 Februari 2024, dan proses setelahnya adalah sangat penting, karena dapat mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur.

Ganjar seusai menghadiri pesta rakyat bersama masyarakat adat Dayak di rumah adat Lingga, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024), mengapresiasi langkah Mahfud tersebut. Ia berharap keputusan yang diambil Mahfud tersebut bisa menjadi contoh bagi yang lain untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam jabatan.

”Saya hormat, respect sama beliau, Pak Mahfud. Ini contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban. Barang kali yang lain bisa mengikuti,” ujar Ganjar.

Baca juga: Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, Prabowo: Itu Hak Politik

Ganjar tidak mengungkapkan siapa pihak lain yang dimaksud. Namun, ia menegaskan, sejak awal dirinya sudah mengingatkan agar mereka yang mempunyai konflik kepentingan (conflict of interest) sebaiknya mundur dari jabatan.

”Seperti (yang dilakukan) Pak Mahfud. Dan saya sekali lagi hormat kepada Pak Mahfud. Anda punya integritas yang hebat,” tegasnya.

Adapun, selain Mahfud, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga merupakan kandidat Pilpres 2024 yang sampai saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan. Gibran Rakabuming Raka, cawapres pendamping Prabowo, saat ini juga masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Selain itu, ada pula cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, yang hingga kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Ia tidak mengetahui apakah langkah Mahfud ini bakal diikuti pula oleh menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sebab, keputusan Mahfud untuk mundur ini dilakukan karena Mahfud sedang maju kontestasi Pilpres 2024.

”Karena, kan, yang maju (Pilpres 2024) Pak Mahfud, yang ada conflict of interest Pak Mahfud, yang lain, tidak. Yang lain boleh mengambil sikap masing-masing, tetapi mudah-mudahan Pak Mahfud bisa memberikan contoh,” ucap Ganjar.

Ganjar juga merespons sindiran sejumlah pihak yang memberikan sorotan kepada Mahfud perihal pemilihan momentum pengunduran diri yang baru dilakukan setelah masa kampanye hampir berakhir dan menjelang pencoblosan. Menurut dia, Mahfud justru menjadi pelopor. Sebab sampai saat ini, belum ada pejabat yang terlibat dalam Pilpres 2024 yang bersedia mengundurkan diri.

”Yang lain ada yang mundur lebih dulu? Pak Mahfud lah yang selalu pertama,” kata Ganjar.

Ganjar mengungkapkan, ada pesan moral yang ingin disampaikan melalui mundurnya Mahfud ini. Jika melihat apa yang terjadi belakangan ini, justru ada menteri yang membagi-bagikan bantuan sosial dan kemudian memberikan pesan politik di dalamnya. Ada pula pihak-pihak yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

”Maka kalau kami ketika berdiskusi dengan Pak Mahfud, saya apresiasi beliau cukup punya integritas sangat tinggi dan beliau punya keinginan (menghindari potensi konflik kepentingan) itu,” ujar Ganjar.

Lebih lantang bersuara

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyampaikan bahwa Mahfud saat menjabat sebagai Menko Polhukam masih menahan diri dalam menyampaikan sejumlah hal. Namun, setelah resmi mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut dia, Mahfud akan lebih bersuara lantang.

”Pada saat beliau masih berada di pemerintahan, masih mengemban tugas sebagai Menko Polhukam, tentu ada koridor-koridor tertentu yang membuat beliau harus menahan diri. Nah, kami berharap dengan sekarang beliau, mungkin sebentar lagi secara resmi tidak akan lagi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, beliau akan lebih leluasa bergerak dan bersuara,” ujar Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra.

Mundurnya Mahfud ini, lanjutnya, juga bertujuan untuk mengirimkan pesan etika dan moral kepada pasangan calon lain yang menduduki posisi strategis di pemerintahan. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan pemimpin negara boleh berpihak dan berkampanye juga menjadi pertimbangan Mahfud mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan tersebut dianggap membuat Pilpres 2024 yang adil dan transparan akan menjadi bias.

”Pada saat aparat, fasilitas, dan kekuasaan itu boleh digunakan untuk memihak salah satu paslon tertentu, dengan demikian pilar jurdil (jujur dan adil) itu runtuh,” tutur Karaniya.