[ad_1]
Para calon presiden dan wakil presiden pada Selasa (28/11) secara resmi berkampanye untuk pemilihan umum tahun depan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye presiden dan wakil presiden serta calon legislatif selama 75 hari, terhitung hari ini hingga 10 Februari 2024, sementara pencoblosan suara berlangsung empat hari setelahnya.
Calon presiden-wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, memulai kampanye secara terpisah. Anies berkampanye di Tanah Merah, Jakarta Utara, sementara Muhaimin di Jawa Timur.
Kandidat presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka baru akan berkampanye pada 1 Desember mendatang, namun tim kampanye mereka menyatakan sudah memulai sosialisasi program pasangan tersebut di 200 titik berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Pasangan nomor urut tiga yakni Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD menggelar kampanye di dua daerah paling ujung Indonesia. Ganjar memulai kampanye di Merauke, Papua Selatan, sedangkan Mahfud di Aceh.
Dalam pernyataan di Jakarta, Anies Baswedan mengatakan dia memilih Tanah Merah sebagai tempat pertama karena pertimbangan historis, yang berkaitan dengan pemilihan gubernur Jakarta 2017.
“Tanah Merah adalah kampung yang masyarakatnya pada 2016 datang ke rumah saya untuk meminta saya menjadi calon gubernur,” kata Anies.
Mengenai pertimbangan Prabowo-Gibran baru memulai kampanye pada 1 Desember, Aminuddin Ma’ruf selaku wakil sekretaris tim kampanye mengatakan keduanya saat ini hendak berfokus pada tugas dan pekerjaan masing-masing. Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan sementara Gibran menjabat Wali Kota Surakarta.
“Pak Prabowo tetap mengerjakan tugas sebagai menteri pertahanan, Mas Gibran fokus menjalankan pemerintahan Kota Surakarta,” ujar Aminuddin.
Sementara Ganjar di Merauke menyebut alasan dirinya dan Mahfud memilih dua titik terujung di Indonesia pada hari perdana berkampanye sebagai bentuk persatuan Indonesia.
“Kami sengaja memilih dua titik di Indonesia yang satu di ujung timur, satu di ujung barat, karena kami ingin persatuan Indonesia seperti sila ketiga,” ujar Ganjar, dikutip dari Kompas.com.
Sebelum memulai kampanye pada hari ini, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menghadiri deklarasi pemilihan umum di kantor KPU di Jakarta.
Deklarasi tersebut memuat sejumlah komitmen yang harus diikuti para kandidat, antara lain, mewujudkan pemilu yang damai, tertib, tanpa hoaks, serta tanpa politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangan di sela-sela deklarasi berharap para kandidat dapat meneguhkan sikap dalam menjaga rangkaian komitmen tersebut.
Hasyim menegaskan komitmennya untuk menjaga personel KPU agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti mendukung kemenangan kandidat tertentu.
Masa kampanye Pemilu 2024 lebih singkat ketimbang 2019 yang mencapai 6 bulan 3 pekan.
Durasi kampanye panjang tersebut diwarnai perang hinaan berbau agama dan etnis antara pendukung kedua calon kala itu yakni petahana Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto.
Polarisasi tidak sebesar 2019
Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai polarisasi pendukung tidak akan sebesar pemilu 2019 lantaran pemilihan presiden 2024 diikuti tiga pasang kandidat.
“Konsentrasi keterbelahan massa tidak lagi besar karena kali ini ada tiga pasangan. Labeling politik akan lebih susah dilakukan,” kata Fadli kepada BenarNews.
Meski polarisasi tidak akan sebesar 2019, Fadli menilai kampanye hitam seperti hoaks, disinformasi, atau fitnah masih akan terjadi sepanjang kampanye.
Dia merujuk kepada penggunaan media sosial yang masif di tengah masyarakat, sementara perkembangan teknologi seperti artificial intelligence yang mempermudah deepfake juga kian cepat.
“Waktu kampanye singkat, sementara kontestan banyak. Di tengah-tengah itu ada arus media sosial yang masif, di mana semua orang ingin bicara. Jadi, potensi kampanye penuh kebencian itu masih akan berpotensi terjadi,” ujarnya.
Perihal sama disampaikan Peneliti Departemen Poltik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Domique Nicky Fahrizal yang menilai kampanye hitam akan sulit hilang dalam kampanye politik.
“Tinggal seberapa tinggi atau rendah intensitas digunakan saja,” ujar Nicky kepada BenarNews, seraya menyebutkan metode deepfake berpotensi secara masif diamplifikasi lewat media sosial sepanjang kampanye.
Tak lama usai pendaftaran ke KPU, ketiga kandidat telah merilis garis besar visi dan misi mereka ke publik.
Merujuk analisis yang dilakukan Data and Democracy Research Hub Monash University, visi-misi pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama memiliki fokus pada sektor ekonomi, namun Anies-Muhaimin lebih menekankan pada keadilan dan kemakmuran sementara Ganjar-Mahfud menekankan aspek digital dan digitalisasi masyarakat.
Adapun Prabowo-Gibran berfokus pada usaha pembangunan bangsa dan masyarakat yang kuat.
Analisis Monash University tersebut didasarkan pada jumlah kata yang paling banyak digunakan dalam dokumen visi-misi masing-masing kandidat.
Nicky menambahkan, isu ekonomi berkeadilan, kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup memang bakal menjadi isu yang bakal sering disuarakan sepanjang kampanye nanti.
“Saya melihat isu-isu akan punya magnitudo kuat karena kondisi itu dekat dengan masyarakat,” kata Nicky, seraya menambahkan bahwa isu lingkungan menjadi menonjol karena tren global.
Dari pemaparan garis besar visi misi ketiga kandidat sejauh ini, Nicky melihat tak ada perbedaan signifikan. Salah satu yang tergolong berbeda, terangnya, adalah penekanan pasangan Ganjar-Mahfud yang kerap menyebut soal pembenahan tata kelola hukum dan kepolisian.
“Bagi saya, itu yang menarik perhatian, mengingat hal tersebut jarang disampaikan secara jelas oleh dua kandidat lain,” ujarnya.
Adapun Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menambahkan, pasangan Prabowo-Gibran secara program tidak tampak berbeda lantaran sangat dipengaruhi pemerintahan Jokowi.
“Visi misi mereka banyak mengakomodir pemikiran Jokowi sehingga bisa dikatakan ini adalah visi misi kelanjutan pemerintahan Jokowi,” ujar Firman kepada BenarNews.
“Bisa dilihat dari istilah Jokowi yang bertebaran di visi-misi seperti infrastruktur dan IKN (ibu kota negara).”
KPU menetapkan sekitar 204,8 juta orang ke dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2024 atau naik 12 persen dibanding 2019, dengan jumlah total pemilih di enam provinsi di Jawa mencapai 56 persen dari total pemilih nasional.
Dari hampir 205 juta pemilih tersebut, sebanyak 52 persen di antaranya merupakan pemilih muda yaitu berusia 17-40 tahun.
[ad_2]
Source link