[ad_1]
Liputan6.com, Kendal – – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut terdapat beberapa pejabat publik menyalahgunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye di Pemilu 2024. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk konflik kepentingan.
“Beberapa kejadian orang (pejabat publik) menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kunjungan kerja tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat. Maka kita sedang mengambil risiko itu,” kata Ganjar di kawasan Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Karena hal itu, dia mengaku sejak awal mendorong agar aturan mengenai pejabat publik tidak harus mundur dari jabatannya saat ikut serta Pemilu direvisi. Sebab tidak ada jaminan pejabat tersebut dapat netral dan tidak menggunakan fasilitas negara.
“Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang. Karena tidak ada yang mengeklaim apakah bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian kan enggak bisa lagi. Semua orang akan merasa fair,” jelas Ganjar.
Diketahui, dari ketiga pasangan capres-cawapres 2024, empat orang masih mengemban jabatan publik. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar masih menjabat Wakil Ketua DPR.
Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masing-masing masih menjabat Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta.
Kemudian cawapres nomor urut 3, Mahfud Md masih mengemban jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah membuat aturan baru, yakni mengizinkan menteri, gubernur, hingga wali kota untuk maju di Pilpres 2024, tanpa mundur dari jabatannya.
[ad_2]
Source link