[ad_1]
Polemik soal debat capres dan cawapres mewarnai perjalanan menuju Pemilu 2024. Masyarakat media sosial terlibat dalam pro-kontra soal format debat. Dalam wacana yang sempat muncul, capres dan cawapres akan tampil dan berbicara secara bersamaan. Hal ini dinilai kebanyakan masyarakat menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon). Selain itu, banyak pula yang mempertanyakan esensi format debat.
Polemik berlangsung hingga akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan format debat capres dan cawapres secara resmi. Pengumuman disampaikan pada 6 Desember di kantor KPU, Jakarta usai rapat koordinasi persiapan pelaksanaan debat selama tiga jam. Rapat sendiri tidak hanya melibatkan struktur KPU, tapi juga tim pemenangan dari ketiga capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
KPU memutuskan bahwa seluruh sesi debat akan menampilkan capres dan cawapres secara bersamaan. Meski begitu, sesuai dengan jadwal-jadwal yang telah ditetapkan, hanya capres atau cawapres yang boleh bicara. ”Yang boleh bicara sepenuhnya kalau debat capres ya sepenuhnya capres. Kalau debat cawapres, sepenuhnya yang boleh bicara adalah cawapres,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari (Kompas.id, 7/12/2023, “Akhir Perdebatan Panggung Debat Capres-Cawapres”).
Penetapan format debat Pemilu 2024 juga diikuti dengan penetapan jadwal debat. Debat akan diadakan sebanyak lima kali, dengan detail tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres yang dilakukan secara bergantian. Debat pertama berlangsung pada 12 Desember 2023, sementara debat terakhir adalah pada 10 Februari 2024.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ketiga calon presiden (kanan ke kiri) Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat pertama dari total lima debat capres-calon wakil presiden selama gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini mengangkat tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Debat menjadi momentum bagi kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya guna meyakinkan pemilih.
Format Debat dalam Pemilu 2024
Usai diputuskan KPU, format debat dengan kehadiran capres dan cawapres akan diterapkan sejak debat pertama. Meski begitu, sesuai sesinya, hanya capres atau cawapres yang boleh berbicara. Selain itu, masing-masing sesi debat akan memiliki tema berbeda.
Pada debat capres pertama, yakni 12 Desember 2023, tema yang diusung adalah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Pada debat kedua, dengan gilirannya cawapres pada tanggal 22 Desember 2023. Tema yang diangkat adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, dan perkotaan.
Kemudian debat ketiga akan dilangsungkan setelah tahun baru, pada 7 Januari 2024. Sebagai giliran pada capres, mereka akan membicarakan isu pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat keempat akan digelar pada 21 Januari 2024. Giliran para cawapres yang membahas tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Terakhir, debat kelima akan digelar pada 10 Februari 2024 atau empat hari sebelum pemungutan suara digelar. Pada sesi ini, para capres akan membicarakan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
Baik debat capres maupun cawapres memiliki format yang sama persis. Debat terbagi menjadi enam segmen, dengan empat di antaranya memunculkan interaksi antar-kandidat. Pada segmen pertama, capres atau cawapres akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang mereka tawarkan.
Dilanjutkan oleh segmen kedua dan ketiga adalah pendalaman visi, misi, dan program kerja selaras dengan tema debat yang telah ditetapkan. Pada kedua segmen ini, kandidat akan menjawab pertanyaan secara acak yang telah dibuat oleh 11 panelis dan pertanyaannya dibacakan oleh moderator.
Adapun segmen keempat dan kelima merupakan segmen tanya jawab di antara ketiga kandidat. Segmen ini akan menunjukkan interaksi yang lebih dinamis dan terbuka. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing kandidat terhadap kandidat lainnya sesuai dengan tema debat. Sementara segmen keenam menjadi momen kalimat penutup oleh para kandidat tentang topik yang dijadikan bahan debat.
Dalam konteks durasi waktu, debat dalam enam segmen dinilai KPU sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Lamanya durasi debat adalah 120 menit, dengan masing-masing segmen berdurasi 20 menit. KPU juga meluangkan 30 menit untuk pariwara, membuat total durasi tayangan debat mencapai 150 menit.
Usai debat capres pertama, muncul sejumlah masukan bahwa waktu debat yang disediakan terlalu pendek padahal tema yang dihadirkan cukup banyak, membuat substansi debat menjadi kurang mendalam. Meski begitu, karena sudah sesuai dengan kesepakatan masing-masing tim pemenangan, ditambah lagi para kandidat terbukti bisa menjawab dan merespons seluruh pertanyaan, KPU pun memutuskan agar durasi debat dipertahankan (Kompas.id, 18/12/2023, “Format Debat Cawapres Didesain seperti Debat Capres”).
Selain itu, ruang debat juga akan dihadiri oleh sejumlah tamu. Pada kelima sesi debat, capres dan cawapres diizinkan untuk membawa serta 75 orang tim pendukungnya. Baik capres maupun cawapres sendiri akan duduk terpisah dari pendukungnya. Turut hadir di lokasi debat adalah para tamu yang diundang langsung oleh KPU. Tamu-tamu ini berasal dari kementerian lembaga, penyelenggara, duta besar, dan lainnya.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Tiga calon wakil presiden, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD (dari kiri kanan), dalam Debat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Ballroom Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Debat kedua Pemilu 2024 menyajikan gagasan para calon wakil presiden yang berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2024. Debat kedua ini mengangkat tema Ekonomi (Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.
[ad_2]
Source link