Yogya Pastikan Kesehatan KPPS Terjaga Jelang Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA — Pemungutan suara Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun memastikan kesehatan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjelang dan hingga Pemilu 2024 berlangsung.

Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh petugas KPPS di Kota Yogyakarta. Termasuk pemberian vitamin bagi petugas KPPS yang bertugas selama tahapan pemilu berjalan.

“Kita juga sudah lakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas masing-masing. Karena petugas KPPS kita didominasi anak muda, alhamdulillah kesehatannya sangat bagus,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta di Kompleks Balai Kota Yogyakarta belum lama ini.

Selain itu, jaminan kesehatan bagi petugas KPPS ini juga diberikan. Singgih menyebut, seluruh petugas KPPS mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan, meski masih ada beberapa petugas KPPS dalam proses mendapatkan jaminan kesehatan ini.

“Keseluruhan anggota KPPS kita lakukan (berikan) jaminan kesehatan untuk seterusnya. kemarin setelah identifikasi, terdapat 550 orang yang belum, dan 550 itu kita ajukan menjadi anggota BPJS Kesehatan,” ungkap Singgih.

Bahkan, pihaknya juga menyiagakan fasilitas kesehatan dan kegawatdaruratan selama pelaksanaan pemilu. Mulai dari layanan PSC 119, layanan di 18 puskesmas, RSUD, hingga rumah sakit swasta.

“Kami siapkan fasilitas dan layanan kesehatan akan buka, supaya ketika ada terjadi sesuatu bisa langsung ditangani dengan cepat. Karena kita tahu tugas KPPS ini cukup berat, untuk itu kami juga mengimbau agar selalu menjaga kesehatan dan kebugaran, menghindari aktivitas yang berisiko tinggi, makan minum dan istirahat yang cukup,” ungkap Singgih.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan kepada sekitar 6.000 dari 9.086 KPPS untuk mengecek apakah sudah terdaftar di BPJS kesehatan atau belum. Dari angka tersebut, katanya, ada sekitar 5.400 orang yang sudah terdaftar di BPJS dan sekitar 600 orang lainnya belum terdaftar.

“Data ini sudah kami sampaikan ke Pemkot untuk bisa melakukan upaya perlindungan kesehatan, dengan syarat nanti mereka bersedia untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogya ketika saat bertugas mengalami kondisi kesehatan tertentu,” kata Harsya.