Pilpres 2024: Apa motif politik Jokowi mengangkat AHY sebagai Menteri ATR dalam kabinetnya?

Hadi sendiri posisinya digeser menjadi menteri koordinator politik, hukum dan keamanan menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilpres 2024.

Presiden Jokowi mengutarakan alasan memilih AHY sebagai menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pertama, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Kedua, putra pertama Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhohono ini lulusan Akademi Militer (Akmil), dan terakhir AHY juga lulusan pendidikan tinggi di universitas ternama luar negeri.

“Saya kira, saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR/BPN, karena ini lulusan manajemen, saya kira beliau sangat siap,” kata Presiden Jokowi usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/02).

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan tiga tugas prioritas yang akan diemban AHY di kementeriannya dalam waktu delapan bulan ke depan: pengguliran sertifkat elektronik tanah, Hak Guna Usaha untuk perdagangan karbon, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Berkaitan target 120 juta PTSL, bidang yang masuk ke PTLS harus bisa kita selesaikan,” kata Jokowi yang mengatakan pengangkatan menteri AHY ini sebagai “kebutuhan”.

Dalam kesempatan yang sama, AHY menggambarkan penunjukan dirinya sebagai menteri ATR/BPN “serba mendadak”.

Senin malam (19/02), AHY mendapat panggilan telepon dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno yang bertanya apakah ada di Jakarta? “Dan beliau kemudian menyampaikan, saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin Selasa jam 8,” katanya.

Sehari setelahnya, AHY dilantik menjadi menteri ATR/BPN.

“Oleh karena itu, yang saya lakukan tentunya saya ucapkan terima kasih, dan segera menghadapi Pak Prabowo Subianto juga, bagaimana pun beliau pemimpin Koalisi Indonesia Maju ke depan. Untuk mendapatkan restu juga,” kata AHY.

Momentum ini menandakan Partai Demokrat kini tak lagi menjadi oposisi. “Keluarga besar Demokrat sangat senang, karena kontribusi partai politik bisa seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan,” kata AHY semringah.

Ketika ditanya apakah ini bagian dari strategi pemerintahan menjegal suara hak angket yang akan digulirkan di DPR?

AHY menjawab: “Itu hak partai politik. Saya tidak ingin terjebak”.

“Yang jelas kita harus move on. Lima sampai 10 tahun banyak tantangan, sudah saatnya kita membangun rekonsiliasi bangsa,” tambahnya.

Pengangkatan AHY sebagai menteri ATR/BPN berada di tengah wacana hak angket DPR yang awalnya digulirkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ia mendorong PDI Perjuangan dan PPP menggunakan hak angket terkait dengan tuduhan kecurangan pemilu.

Hak angket DPR adalah hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas.

“Dalam hal ini, DPR memanggil pejabat negara yang mengetahi praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar.

Wacana ini disambut carpes nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurutnya, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan.

Partai yang mengusung pasangan Anies-Muhaimin ini adalah PKB, PKS dan Nasdem.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mempersilakan hak tersebut digulirkan. “Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan?” katanya.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, motif politik Jokowi menempatkan AHY dalam kabinetnya sebagai upaya “menghalau serangan-serangan lawan politik.“

“Agar kuat, agar tidak lemah, agar bisa menjaga kebijakan-kebijakan Jokowi agar aman, dan agar bisa menghalau serangan-serangan lawan politik dari pihak oposisi, salah satunya yang ingin menggulirkan hak angket tersebut,“ kata Ujang kepada BBC News Indonesia, Rabu (21/02).

Dalam momentum politik ini, tambah Ujang, akan semakin menegaskan peta politik yang akan terbangun ke depannya. PDI Perjuangan akan semakin kukuh berada di luar pemerintahan. Musababnya, hubungan pentolan PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono “tidak pernah akur hingga saat ini“.

“Jadi seperti dua bejana yang berbeda. Kalau satu ada di kekuasaan, satu lagi ada di oposisi,“ kata Ujang.

Selain itu, Ujang bilang pengangkatan AHY dalam Kabinet Indonesia Maju juga “bisa jadi“ sebagai jaminan awal bagi Demokrat untuk memperoleh posisi-posisi menteri lainnya di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

“Saya meyakini kalau di pemerintahan Jokowi-Ma‘ruf Amin dapat satu [jabatan menteri], bisa jadi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, dalam konteks berlanjutan bisa dapat dua, mungkin,“ katanya.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengartikan langkah Jokowi mengangkat AHY sebagai menteri sebagai “Politik kita sangat begitu cair. Dulu lawan sekarang kawan“.

Ia juga melihat langkah ini sebagai ‘reward’ kepada Demokrat dan AHY yang telah memberikan dukungan politik pada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. “Apapun judulnya paslon nomor 2 adalah jagoan Jokowi,“ kata Adi.

Selain itu, tawaran menteri ini nampaknya tak bisa ditolak, karena bagi Demokrat penting untuk mengorbitkan AHY agar bisa merawat karir politiknya di masa akan depan.

“Dan sangat mungkin AHY akan jadi menteri lagi di era Prabowo-Gibran mengingat Demokrat dukung penuh Paslon 2 ini. Menteri adalah momen pembuktian apakah AHY layak jadi calon pemimpin nasional atau tidak,“ jelas Adi.

Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat 10 Agustus 1978 ini merupakan putra pertama dari Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga cucu dari Letjen. TNI purnawirawan Sarwo Edhie Wibowo, yang merupakan ayah dari ibunya, Ani Yudhoyono.

Masa kecilnya banyak dihabiskan dengan berpindah-pindah tempat – mengikuti lokasi pendidikan dan dinas ayahnya mulai dari Bandung, Timor Timur (sekarang Timor Leste), Jakarta hingga Amerika Serikat.

AHY mengawali karir militernya lewat Akademi Militer (AKMIL), dan telah malang melintang sebagai militer profesional di TNI Angkatan Darat selama 16 tahun. Ia pernah bertugas dalam operasi pemulihan keamanan di Aceh pada 2002, dan operasi perdamaian PBB di Libanon pada 2006.

Pada 2015, pria yang ikut terlibat mendirikan Universitas Pertahanan ini memimpin salah satu satuan pengamanan Ibu Kota, sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning di bawah Brigif 1/PIK, Kodam Jaya.

Akhir karir militernya dibarengi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2016. Suami dari Annisa Larasati Pohan mendapat dukungan dari Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

Namun, AHY yang saat itu berpasangan dengan Sylviana Murni belum mendapat sambutan baik dari Dewi Fortuna.

Dalam periode selanjutnya, AHY berjibaku dengan Partai Demokrat untuk pemenangan Pilada 2018 dan Pemilu 2019. Sang ayah, mendaulat AHY sebagai komandan satuan tugas bersama (Kogasma) untuk pemenangan Partai Demokrat di dua momen pesta demokrasi tersebut.

Pada Pilpres 2019, Partai Demokrat berkoalisi dengan partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di tahun yang sama, AHY ditunjuk sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat.

Meskipun jagoan yang diusung mengalami kekalahan dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, dinamika politik terus terjadi. AHY disebut-sebut sempat akan memperoleh kursi menteri pemuda dan olah raga di kabinet Jokowi pada 2019, seperti dikutip Detik. Namun, hal ini tidak terjadi.

Pada 15 Maret 2020, AHY terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat secara aklamasi dalam Kongres ke-5 partai berlambang mercy untuk periode 2020 – 2025.

Namun, seiring berjalannya waktu, AHY dan partainya sempat diuji dari upaya pengambilahan partai oleh Moeldoko. AHY membuktikan diri, ia bisa lolos dari silang sengkarut tersebut, dan tetap menjadi pentolan Partai Demokrat.

Ujian lainnya dan yang terbaru, Partai Demokrat sempat mengusung Anis Baswedan sebagai calon presiden 2024. AHY disebut sudah mempersiapkan diri sebagai wakilnya. Akan tetapi, politik terus bergejolak jelang penetapan capres-cawapres 2024.

Akhirnya, koalisi pendukung Anies yang semula ada Demokrat, Nasdem, dan PKS pecah kongsi karena Muhaimin Iskandar – Ketua Umum PKB – yang menjadi pendamping Anies. Dalam satu kesempatan SBY mengatakan pihaknya telah “dikhianati”.

Ujungnya, Partai Demokrat menyeberang ke koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sejauh ini memperoleh posisi pertama dalam hitung cepat dan hitung nyata KPU.