[ad_1]
JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, berinisiatif mempercepat pengadaan digital barang dan jasa melalui e-commerce mitra toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).
Hal ini dilakukan untuk pengadaan barang dengan jasa kebutuhan BPJS Kesehatan, dengan nilai belanja maksimal hingga Rp 100 juta per transaksi.
Pemanfaatan platform B2B e-commerce mitra toko daring LKPP ini merupakan terobosan bagi manajemen BPJS Kesehatan, untuk memenuhi pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Baca juga: Percepat Pengadaan Barang, Pemkab Kudus Luncurkan Program Gebyok
Kerjasama antara kedua belah pihak pun telah diresmikan dalam acara “Penandatangan dan Peresmian Kerjasama Pemanfaatan Mbizmarket untuk Pengadaan Digital Barang/Jasa Kebutuhan BPJS Kesehatan”, Rabu (18/1/2024) di SCBD Jakarta.
Transformasi pengadaan digital di lingkungan BPJS Kesehatan telah dimulai sejak tahun 2020, dengan diterbitkannya Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
“Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, sebenarnya, pengadaan barang/ jasa secara online telah diatur mekanismenya di BPJS Kesehatan. Kita mulai mengimplementasikannya pada Januari 2024 ini,” ungkap Deputi Sumber Daya Sarana dan Umum BPJS Kesehatan, Irfan.
Baca juga: Ada Gap Rp 500 Triliun E-Purchasing, LKPP Dorong Serapan Anggaran lewat PPMSE
Dikatakan, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan platform e-commerce Mbizmarket yang telah menjadi Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), untuk memperoleh berbagai kemudahan dalam mendapatkan barang dan jasa.
Selain itu, perusahaan juga ingin mengatasi tantangan dan gap yang selama ini dihadapi, khususnya dalam mendapatkan penyedia di daerah-daerah perifer, yang sangat terbatas jumlah penyedianya.
“Kami ingin, melalui pengadaan digital, transaksi pengadaan barang dan jasa menjadi transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” paparnya.
Nantinya, transformasi pengadaan digital di lingkungan BPJS Kesehatan ini akan dimulai di kantor pusat. Kemudian selanjutnya diimplementasikan ke seluruh kantor cabang di Indonesia.
Sementara itu, CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan pihaknya mengapresiasi kerjasama yang terjalin dengan BPJS Kesehatan.
“Kami akan mendukung BPJS Kesehatan dalam melakukan percepatan transformasi digital pengadaan barang/ jasa. Kami akan memastikan ketersediaan penyedia, berikut pembandingnya, di setiap daerah di mana BPJS Kesehatan beroperasi,” papar Ryn.
Dengan infrastruktur pembayaran online yang ringkas dan mudah dan telah terkoneksi dengan banyak bank dan berbagai fitur pembayaran, Mbizmarket yakin akan mempermudah bendahara BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran.
Menurut Ryn, Mbizmarket juga akan memberikan benefit lain kepada BPJS Kesehatan dalam hal konsolidasi pembayaran tagihan PLN serta memberikan rabat atas tagihan pembayaran PLN yang dilakukan melalui Mbiz.
“Kita berharap transformasi pengadaan digital barang dan jasa kebutuhan pemerintah, seperti yang telah dilakukan di BPJS Kesehatan, dapat direplikasi di BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga-lembaga non-kementerian lainnya di tanah air,” tambah Ryn.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
[ad_2]
Source link