Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Risiko Bencana dengan Inovasi Teknologi

KOTA BANDUNG – Penguatan sistem peringatan dini bencana dengan memanfaatkan inovasi teknologi dinilai menjadi salah satu hal yang perlu terus diupayakan oleh berbagai pihak. Hal ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi mengatakan, pemanfaatan teknologi dan inovasi tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespon risiko bencana yang ada. 

“Jadi memang kalau saya boleh mengambil kata kunci bahwa bencana adalah urusan bersama berarti semua harus terlibat seperti yang pentaheliks bahkan multiheliks dan inovasi itu kita akan lebih bijak melibatkan pada kearifan lokal sehingga memudahkan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat,” ujar Prasinta di tengah Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB), di Bandung, Selasa (23/4). 

Untuk itu, Prasinta melanjutkan, kehadiran sistem peringatan dini yang berbasis komunikasi dua arah semakin diperlukan, sehingga masyarakat tidak lagi pasif namun proaktif terlibat dalam upaya-upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang ada. 

“Sekarang modelnya bukan begitu (satu arah) tapi komunikasi dua arah dan melakukan praktek-praktek itu yang kita rasa lebih bagus dan inovatif dan jangan lupa kita melibatkan perangkat desa, karena desa adalah wilayah terkecil ketika bencana terjadi sehingga kita harus menguatkan masyarakat mulai dari desa dan keluarga,” tambah Prasinta. 

Praktik Baik di Tingkat Daerah

Pada Rakornas PB 2024, Selasa (23/4) Prasinta Dewi mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengembangkan inovasi teknologi dan menerapkannya dalam setiap fase kebencanaan salah satunya yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Bali dengan  teknologi sistem peringatan dini dari satelit menjadi radio digital. 

Adapun inovasi yang dilakukan BPBD Provinsi Bali yakni dengan mengubah sistem peringatan dini mulai dari mengubah teknologinya, bentuknya, dan mengintegrasi dan mengkolaborasikannya dengan berbagai pihak.

Ke depan, BPBD Provinsi Bali menargetkan sistem tersebut dapat dimanfaatkan di 153 desa yang masuk ke dalam kategori rawan bencana dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui ponsel atau handphone. 

Tidak hanya di Bali, BNPB juga mendorong dan menargetkan pembangunan sistem peringatan dini khusus tsunami di 180 desa di daerah rawan tsunami di Indonesia. 

“Bali ini menjadi contoh yang cukup bagus meski baru awal tapi dengan budget yang minim inovasi teknologinya bisa diterapkan di daerah rawan bencana, hal seperti ini yang terus kita dorong sehingga harapannya ke depan bisa diaplikasikan dan semua dapat akses ke sistem peringatan dini itu,” pungkas Prasinta. 

Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB