[ad_1]
Solo, CNN Indonesia —
Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai wacana kenaikan iuran BPJS kesehatan. Menurut Jokowi, pemerintah belum melakukan kalkulasi terkait wacana kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Jokowi membeberkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti sempat mengusulkan kenaikan iuran BPSJ Kesehatan kepadanya. Namun, Jokowi menilai, menaikkan iuran BPJS Kesehatan memerlukan perhitungan yang matang dengan mempertimbangkan banyak hal.
“Tadi Pak Dirut BPJS menyampaikan itu. Tapi belum ada kalkulasi,” kata Jokowi saat meninjau pelayanan RSUP Tegalyoso, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (31/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Semua. Semua mesti melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, kalkulasi-kalkulasi yang matang,” lanjutnya
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan cakupan BPJS Kesehatan di Indonesia sudah mencapai 95 persen. Ke depan, Pemerintah akan mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan khususnya bagi peserta BPJS
“Yang paling penting, yang diutamakan tetap pelayanan. KIS BPJS itu pelayanan, kecepatan melayani,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi menilai saat ini kualitas layanan di rumah-rumah sakit di Indonesia sudah cukup baik. Mantan Wali Kota Solo itu mencontohkan waktu tunggu pasien di RSUP Tegalyoso, Klaten yang hanya 20-25 menit.
Waktu tunggu yang relatif singkat itu setidaknya dapat mengimbangi antrean pasien yang terjadi.
“Memang antre banyak tapi kecepatannya juga bisa dilayani rata-rata 20-25 menit. Saya kira masih pada kondisi yang baik lah,” jelasnya.
Meski demikian, Jokowi mengakui kualitas layanan kesehatan di Indonesia belum merata di semua daerah. Pemerintah berencana mengadakan peralatan medis yang canggih untuk menangani penyakit-penyakit kronis di beberapa daerah.
“Pertengahan tahun ini peralatan-peralatan yang masih belum ada di beberapa provinsi, baik urusan jantung, kanker, stroke semuanya akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang paling canggih,” ucap Jokowi.
(syd/wiw)
[ad_2]
Source link