[ad_1]
Antisipasi kebencanaan tersebut ditandai dengan apel kesiapsiagaan bencana saat Pemilu 2024 dan simulasi penanganan berbagai kemungkinan di depan Gedung Sate Bandung.
“Seperti pemasangan tenda, pengamanan di air dan medan terjal. Itu untuk meningkatkan kemampuan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat bertugas agar semua bisa diantisipasi dulu,” ujar Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin usai apel di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Baca juga: BMKG-Pemda Jabar mitigasi bencana hidrometeorologi jelang Pemilu 2024
Antisipasi ini, kata Bey, karena ada prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa puncak musim hujan ekstrem terjadi pada Februari dan Maret 2024.
“Ini perlu diantisipasi, karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih paling banyak, yakni 35,7 juta pemilih, yang tersebar di 140.457 tempat pemungutan suara ( TPS),” ucap Bey.
Antisipasi ini, kata Bey, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi semua unsur pentahelix kebencanaan, yaitu pemerintah, TNI dan Polri, masyarakat, dunia usaha, media, dan perguruan tinggi.
Selain itu, tambah dia, KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu dipandang perlu melakukan pemetaan terhadap TPS-TPS yang berada di daerah rawan bencana, sehingga dapat dilakukan mitigasi.
“Tadi saya sampaikan kepada KPU mohon agar anggota KPPS di setiap TPS diberikan kewenangan penuh jika terjadi bencana untuk melakukan tindakan yang harus diambil, jadi tidak perlu menunggu lama lagi untuk mengambil tindakan yang dilakukan,” katanya.
Untuk daerah yang paling rawan, kata Bey, berada di Kabupaten Bogor. Namun, semua daerah harus tetap mengantisipasi berbagai kemungkinan.
Sementara berdasarkan data BPBD Jabar, ada sekitar 5.000 TPS rawan yang tersebar di 1.800 desa.
“Jangan sampai lengah, misalnya disebut Kabupaten Bogor ya yang rawan, tapi semuanya harus tetap siap siaga,” katanya.
Untuk personel yang diturunkan, Bey mengatakan disiapkan sekitar 1.800 personel dari BPBD dan relawan, di luar personel TNI dan Polri yang juga akan disiapsiagakan.
Baca juga: Sekda Jabar dalami dugaan pelanggaran netralitas ASN Bekasi
Baca juga: Oknum Satpol PP Garut diduga tidak netral dilaporkan ke Bawaslu Jabar
“Personel tersebut disiagakan di tingkat kecamatan, untuk tingkat TPS dikerahkan Linmas setempat,” ucapnya.
Terkait masalah kesehatan, Bey mengambil pelajaran dari Pemilu 2019. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan sampai tingkat Puskesmas.
“Jadi, seluruh Puskesmas di Jabar harus tetap buka dan bersiaga,” ujarnya.
[ad_2]
Source link