Pemilu 2024: Apa saja yang perlu diketahui dari debat cawapres kedua 2024 tentang lingkungan, energi, masyarakat adat dan pangan?

“Itu jadi perhatian untuk pemilih-pemilih pemula. Jadi mereka harus mampu menarasikan isu-isu strategisnya yang menjadi prioritas dan bagaimana menjalankannya itu,” kata Raynaldo.

Lantas, apa saja topik yang perlu dibahas dalam debat cawapres kedua 2024 dan seperti apa komitmen para capres-cawapres?

Debat keempat Pilpres 2024 sekaligus debat kedua cawapres akan mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Dalam debat ini, cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan menjelaskan visi dan misinya, serta menjawab pertanyaan panelis dan sesama mereka sendiri.

Sama seperti pada debat cawapres sebelumnya, para capres dari masing-masing paslon akan hadir, tetapi porsi bicara hanya untuk cawapres.

Berdasarkan konferensi pers Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (19/01), debat kedua cawapres akan dilaksanakan pada Minggu (21/01) pukul 19:00 WIB malam di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan, format maupun urutan segmen debat keempat tidak mengalami perubahan.

Debat akan dilaksanakan dalam enam segmen yang berlangsung selama 150 menit dan sudah termasuk jeda iklan.

Sebelumnya, August mengingatkan agar moderator debat menertibkan cawapres yang berbicara di luar waktu gilirannya.

“Kalau lihat pengalaman debat ketiga kan sempat ada chit-chat antara, bukan pendukung saja, tapi dari paslon (pasangan calon)-nya kan. Nah itu nanti peran moderator. Kita juga ingatkan ke moderator peran-perannya itu,” kata August.

Dalam debat keempat, ketiga cawapres akan memulai memaparkan visi-misi sesuai urutan nomor, dimulai dari cawapres pasangan 01. Namun, posisi paslon 01 akan berada di tengah.

Seperti debat sebelumnya, akan dibagi menjadi enam segmen.

Segmen pertama penyampaian visi dan misi program kerja oleh tiap-tiap cawapres.

Segmen kedua dan ketiga penyampaian pertanyaan yang disusun oleh panelis dan diajukan oleh moderator.

Segmen keempat dan lima cawapres memiliki kesempatan untuk bertanya ke masing-masing cawapres dan saling menanggapi.

Segmen terakhir adalah pernyataan penutup atau kesimpulan kandidat.

Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa kesebelas panelis bersama dengan dua moderator akan dikarantina mulai 19 Januari 2023 malam.

Mereka diantaranya adalah Abrar Saleng (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanudin), Arie Sujito (Sosiolog Pedesaan dan Dosen FISIPOL Universitas Gadjah Mada), Arif Satria (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Rektor Institut Pertanian Bogor), dan Dewi Kartika (Ahli Agraria dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).

Kemudian ada Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform), Hariadi Kartodihardjo (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor), dan Ridwan Yahya (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).

Selanjutnya, ada Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Ahli Masyarakat Adat), Sudharto P. Hadi (Pakar Manajemen Lingkungan dan Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015), Sulistiyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Tubagus Furqon Sofhani (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institut Teknologi Bandung).

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan ada sejumlah topik permasalahan terkait sumber daya alam dan energi yang perlu dijawab oleh ketiga cawapres.

Salah satu diantaranya adalah terkait mencapai energi baru terbarukan (EBT) yang pada 2025 seharusnya sudah 23%. Namun, hingga sekarang baru mencapai 12,8% menurut catatan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Waktunya tinggal setahun, saya kira ini tidak akan tercapai. Nanti pada tahun 2030, saya rasa akan lebih berat lagi. Barangkali, kebijakan dan strategi apa yang harus dibuat untuk mendorong tercapainya program transisi energi,” kata Fahmy kepada BBC News Indonesia pada Jumat (19/01).

Kemudian terkait hilirisasi sumber daya alam, khususnya bahan mentah seperti nikel yang dapat digunakan untuk memproduksi baterai mobil listrik. Fahmy menilai para calon masih memandang hilirisasi sebagai solusi “lampu Aladdin” yang dapat menyelesaikan semua masalah energi.

Padahal, sambungnya, hilirisasi jika tidak dilakukan secara maksimal dapat mengarah ke ekstraksi sumber daya yang memberikan nilai tambah lebih besar kepada negara pengimpor dibandingkan Indonesia.

“Bahayanya dapat menjadikan Indonesia sebagai pasar belaka dari kendaraan listrik. Ini yang terjadi. Barangkali juga perlu bagaimana strategi dari capres terkait dengan kendaraan listrik di Indonesia,” ujarnya.

Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo Sembiring, menyebut dua hal yang ia harap akan dibahas dalam debat cawapres kedua.

Pertama, perlindungan terhadap para pejuang lingkungan. Ia mengambil contoh kasus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Bambang Hero Saharjo yang digugat ke Pengadilan Negeri Cibinong oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP).

Gugatan tersebut dilayangkan PT JJP setelah merasa keberatan dengan keterangan Bambang sebagai saksi ahli dalam kasus pembakaran hutan yang dilakukan PT JJP tersebut.

Raynaldo mengatakan aktivis, pengamat dan masyarakat adat yang memperjuangkan isu lingkungan seringkali dikriminalisasi.

“Para kandidat ini harus bisa memberikan jaminan keamanan atau harus jelas itu, ke depannya bagaimana untuk menjamin keamanan dan kebebasan bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya melindungi lingkungan,” ungkapnya.

Kedua, ia mengatakan bahwa ketiga cawapres perlu memberikan solusi konkret terhadap gugatan Kementerian LHK terhadap sejumlah korporasi perusak hutan, baik lewat penebangan ilegal maupun pembakaran hutan.

Sampai saat ini, dari total uang ganti rugi negara senilai Rp20 triliun, baru 5% dari dana itu sudah dikembalikan atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat ulah perusahaan.

“Apakah membuat koordinasi antarkelembagaan, atau membuat lembaga khusus. Itu penting dibahas oleh cawapres, karena penegakan hukum lingkungan itu ke depannya harus tetap berorientasi pada pemulihan,” kata Raynaldo.

Ketiga, ia sebut ketiga paslon perlu memberikan solusi terhadap rencana memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah penyumbang emisi terbesar. Menurut Global Energy Monitor, saat ini terdapat lebih dari 230 unit PLTU dengan total kapasitas 45,35 Gigawatt.

Jika dilihat secara spesifik, Raynaldo mengatakan bahwa paslon 01, yakni Anies-Muhaimin, perlu menjelaskan lebih rinci tentang rencana menangani pencemaran udara.

Pada debat capres sebelumnya, Anies sempat menyebut “angin tidak memiliki KTP”. Dalam visi-misi Anies-Muhaimin, juga terdapat komitmen untuk mengurangi polusi udara.

“Dalam konteks memperkuat baku mutu udara dan mengurangi polusi udara untuk pasangan 01, itu peta jalannya mau seperti apa? Jadi jangan cuma bilang mau memperketat baku mutu, peta jalannya seperti apa?” tanya Raynaldo.

Kemudian untuk paslon 02, Raynaldo mengatakan bahwa Prabowo-Gibran sering membahas agenda untuk mengakselerasi hilirisasi nikel untuk keperluan energi terbarukan.

Raynaldo mengatakan bahwa permintaan bahan baku nikel kemungkinan besar akan meningkat sehingga perlu betul-betul diawasi agar tidak bersifat ekstraktif.

“Ketika ada permintaan itu, akan membuat dampak masif terhadap masyarakat, pencemaran laut, dampak terhadap menambah beban kehutanan dengan menambah beban deforestasi,” ungkapnya.

Terkait paslon 03, ia mengatakan bahwa dengan latar belakang hukum Mahfud MD, ia seharusnya dapat menawarkan solusi terhadap masalah korupsi sumber daya alam yang masih marak dan langkah-langkah konkret untuk menangani masalah izin.

“Prof Mahfud pernah membentuk tim, yang kemarin dibubarkan, satgas TPPU. Salah satunya korupsi sumber daya alam. Sekarang langkah konkretnya agar dia bisa mengakselerasi, dari tim itu mekanismenya akan seperti apa,” kata Raynaldo.

Direktur Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdi Akbar, mengatakan para paslon harus bisa meluruskan dan mengoreksi paradigma kebijakan dan praktik pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Sebab, menurut Abdi, hak-hak dan perlindungan masyarakat adat masih sering dilanggar; terutama ketika timbul konflik agraria.

“Selama ini banyak dikriminalisasi, diintimidasi bahkan banyak juga yang mendapatkan kekerasan karena memperjuangkan wilayah adat, tanah airnya dari perampasan yang sering mengatasnamakan pembangunan,“ ujar Abdi kepada BBC News Indonesia.

Dari ketiga capres, Ganjar Pranowo disoroti karena kriminalisasi yang sempat menimpa warga Pegunungan Kendeng dan warga Wadas yang memperjuangkan wilayah tempat tinggal mereka.

Abdi mengatakan bahwa dalam konteks pembangunan demi kepentingan nasional, masyarakat adat perlu dilibatkan dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga mendapatkan persetujuan tanpa paksaan.

“Karena setiap model pembangunan yang masuk ke dalam wilayah masyarakat adat itu akan berdampak langsung secara kehidupan dan masa depannya.

“Jadi keterlibatan dalam seluruh prosesnya diperlukan agar pembangunan untuk masyarakat itu bisa tercapai, tidak hanya pembangunan untuk merusak lingkungan,“ katanya.

Oleh karena itu, Abdi menekankan pentingnya untuk mempertanyakan komitmen ketiga paslon untuk mensahkan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang serta membentuk lembaga yang khusus menengani khusus untuk membongkar hambatan-hambatan yang melanggar hak masyarakat adat.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso, mengatakan visi-misi ketiga paslon dari segi pangan dan agraria masih tergolong normatif. Ia merasa para paslon masih belum memberikan solusi konkret untuk memperbaiki kondisi pertanian di Indonesia.

“Saya pribadi tidak terlalu optimis dengan apa yang disampaikan. Karena pemerintah berganti, maka persoalan pertanian tidak akan terjawab. Akan tetap seperti yang sekarang ini,” kata Andreas.

Ia menjelaskan bahwa produksi padi selama pemerintahan Jokowi mengalami penurunan rata-rata 1% per tahun. Selain itu, diversifikasi subsektor pertanian rumah tanga telah mengalami penurunan juga, meskipun jumlah rumah tangga usaha pertanian mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, Andreas menyarankan agar ketiga paslon berfokus pada meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut dia, hal itu menjadi kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lainnya seperti kurangnya lahan dan ketergantungan pada impor.

“Jadi konsentrasi saja pada perbaikan kesejahteraan petani. Selama ini hanya wacana, tidak akan dilakukan. Karena ketika membuat kebijakan, terlalu pro-konsumen. Konsumen demo sedikit, pemerintah impor gila-gilaan.,” jelas Andreas.

Lebih lanjut, Andreas mengatakan program industrialisasi pertanian yang dicanangkan oleh paslon nomor 01 Anies-Muhaimin hampir sama dengan program korporasi petani yang direncanakan Presiden Jokowi.

Kemudian, terkait Food Estate yang akan dilanjutkan oleh paslon nomor 01, yakni Prabowo-Gibran. Andreas menilai keputusan tersebut tidak tepat karena selama masa pemerintahan Soeharto hingga Jokowi, wacana lumbung pangan belum pernah ada yang sukses.

“Jawaban saya itu pasti gagal. Itu selama 25 tahun tidak ada satupun contoh Food Estate berhasil. Kalau berhasil kenapa produksi padi menurun setiap tahun 1%,” tegas Andreas.

Juru bicara Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Anies-Muhaimin, Angga Putra Fidrian, mengatakan bahwa krisis iklim menjadi perhatian khusus bagi tim Anies-Muhaimin karena akan berdampak pada masa depan.

Meskipun ia mengakui Indonesia terlambat untuk mencapai target EBT untuk 2025, timnya percaya upaya transisi energi masih perlu didorong terus oleh pemerintah.

“Tentu itu harus didorong terus dengan insentif dari pemerintah untuk para pelaku energi baru-terbarukan,” kata Angga.

Terkait penanganan udara, Angga mengatakan bahwa Anies-Muhaimin menginginkan agar pengukur kualitas udara seperti di Jakarta dapat dihadirkan juga di kota-kota lain di seluruh Indonesia.

“Dengan kita tahu daerah mana yang polusinya tinggi, bukan cuma Jakarta, kita jadi tahu masalahnya jadinya di mana. Karena tanpa kita tahu, bisa jadi penanganannya salah,” ujarnya.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa Prabowo-Gibran memiliki komitmen untuk melakukan hilirisasi sumber daya seperti nikel dan baterai hingga tahap pengolahan.

Hal tersebut dilakukan agar Indonesia dapat meraup nilai tambah lebih besar dengan melakukan produksi dalam negeri, bukan ekspor bahan mentah.

“Kalau kita olah nikel dalam hilirisasi dalam rangka mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang bisa dimanfaatkan, tentu akan memberikan nilai tambah, menambah daya saing, menambah kompetensi dan penerimaan negara,” kata Viva Yoga.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa proyek Food Estate yang sekarang berjalan berbeda dengan program-program sebelumnya karena melibatkan kerja sama antar-lembaga. Di mana sebelumnya program lumbung pangan hanya ditangani oleh Kementerian Pertanian.

“Kalau sekarang diserahkan pada lintas Kementerian. Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Kementerian Pertahanan diberi tugas memonitor dan mengendalikan bagaimana membuat manajemen food estate secara modern.

Ini baru jalan, sudah diombreng-ombreng begitu. Infrastrukturnya belum ada, sehingga tidak bisa sebulan-dua bulan jadi.“ jelasnya.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa Prabowo-Gibran memiliki komitmen untuk melakukan hilirisasi sumber daya seperti nikel dan baterai hingga tahap pengolahan.

Hal tersebut dilakukan agar Indonesia dapat meraup nilai tambah lebih besar dengan melakukan produksi dalam negeri, bukan ekspor bahan mentah.

“Kalau kita olah nikel dalam hilirisasi dalam rangka mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang bisa dimanfaatkan, tentu akan memberikan nilai tambah, menambah daya saing, menambah kompetensi dan penerimaan negara,” kata Viva Yoga.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa proyek Food Estate yang sekarang berjalan berbeda dengan program-program sebelumnya karena melimbatkan kerja sama antar-lembaga. Di mana sebelumnya program lumbung pangan hanya ditangani oleh Kementerian Pertanian.

“Kalau sekarang diserahkan pada lintas Kementerian. Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Kementerian Pertahanan diberi tugas memonitor dan mengendalikan bagaimana membuat manajemen food estate secara modern.

Ini baru jalan, sudah diombreng-ombreng begitu. Infrastrukturnya belum ada, sehingga tidak bisa sebulan-dua bulan jadi.“ jelasnya.