[ad_1]
berita.depok.go.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berkomitmen menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk meningkatkan kualitas belanja daerah.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, implementasi Kartu Kredit Indonesia atau KKI akan dimulai di bulan Desember untuk melakukan transaksi pembayaran belanja daerah.
“Pelaksanaan Kartu Kredit Indonesia akan dimulai Desember 2023 di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok,” kata Kiai Idris, sapaan akrab Wali Kota Depok saat menghadiri acara High Level Meeting dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Depok di Ballroom Hotel Savero, Rabu (29/11/23).
Baru pada tahun 2024 ada penambahan implementasi di Sekretariat Daerah (Setda), dan Kecamatan Cimanggis, sehingga totalnya akan ada tiga PD yang menerapkan KKI dalam transaksi pembayaran belanja daerah.
Lebih lanjut, ia menuturkan, Pemkot Depok senantiasa mendukung transformasi digital dalam upaya peningkatan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada transaksi pendapatan dan belanja daerah Kota Depok lewat kehadiran KKI.
“Indeks ETPD di Kota Depok sudah cukup baik yaitu 98,3 persen,” ujarnya.
Menurutnya, ETPD di Kota Depok, sendiri mencakup pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sudah pembayaran non tunai.
Kemudian, kanal pembayaran yang tersedia untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah meliputi QRIS, Mobile Banking, Internet Banking dan E-Commerce.
“Reposisi sumber daya manusia (SDM) menjadi sebuah langkah kita ke depan,” katanya.
Selain juga perlu dilakukannya capacity building guna meningkatkan kemampuan SDM TP2DD dalam mendukung ETPD di Kota Depok.
“Targetnya, mengurangi transaksi-transaksi tunai, sebab elektronik lebih aman untuk menjauhkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, tujuan penggunaan KKI diharapkan dapat mempermudah belanja daerah melalui e–payment dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), efisiensi biaya administrasi, fleksibilitas untuk kemudahan dalam jangkauan pemakaian belanja elektronik, seperti media dalam jaringan dan toko daring.
Selain itu juga, meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi cost of fund/idle cash dan mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai.
Tahun 2023 ini, Kota Depok sedang mengajukan draft Peraturan Wali Kota Depok tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKI dan direncanakan akan selesai akhir tahun ini.
Dalam kegiatan High Level Meeting dan Capacity Building TP2DD Kota Depok ini, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan KKI di Kota Depok, yang dilakukan oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Pemimpin bank BJB Cabang Depok, Eko Muhammad J, dan unsur pimpinan di BKD, Setda Kota Depok serta Kecamatan Cimanggis. (JD 08/ ED 02)
[ad_2]
Source link