[ad_1]

Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali meraih prestasi sebagai Badan Publik Informatif dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

“BPJS Kesehatan meraih predikat ini selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menegaskan komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Wapres minta badan publik belum informatif untuk tingkatkan kinerja

BPJS Kesehatan menjadi salah satu dari 139 badan publik yang meraih penghargaan tertinggi ini. Hal tersebut, lanjut dia, menjadi cerminan dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik dan wujud dari upaya menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, yang menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah esensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjadi penentu keberhasilan program reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Dalam survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2020, Indonesia telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam hal keterbukaan data pemerintah, sejajar dengan negara maju seperti Denmark, Amerika Serikat, dan Jepang. Hal ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik secara kolaboratif, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah,” ujar Ma’ruf.

Baca juga: Kemendikbud dorong PTN jadi Badan Publik Informatif

Ia juga menekankan pentingnya perhatian lebih lanjut terkait penguatan literasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, serta peningkatan standar layanan informasi publik. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi pemicu semangat untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik oleh semua penyelenggara negara dan badan publik demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi kunci untuk membawa perubahan bangsa yang lebih maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila.

“Dari jumlah tersebut, telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan, yaitu sebanyak 90 badan publik dengan predikat Badan Publik Informatif. Artinya, semakin bertambah badan publik yang mendukung keterbukaan informasi, demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju,” papar Donny.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *