[ad_1]
Jakarta –
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pelaku usaha dan investor cenderung berhati-hati dalam melakukan ekspansi di tahun politik. Indonesia sendiri bakal menggelar pemilihan presiden (pilpres) pada 14 Februari 2024.
Menurut Shinta, tidak masalah jika Pilpres 2024 digelar dalam satu atau dua putaran. Yang terpenting bagi pengusaha adalah kualitas dari proses pemilu.
“Tapi kami lihat yang menjadi masalah bukan pemilunya berapa putaran, tapi tentang kualitas proses pemilunya itu sendiri. Khususnya kepada bagaimana proses politik/pemilu di Indonesia bisa kembali menciptakan confidence & trust terhadap kepastian (dalam arti certainty & predictability) iklim usaha/investasi di Indonesia,” jelasnya kepada detikcom, Selasa (2/1/2023).
Pengusaha berharap berapapun putaran Pilpres, pemerintah tetap fokus menjalankan fungsinya dan tugasnya. Konsistensi implementasi regulasi, kata dia, adalah yang terpenting bagi dunia usaha di tengah proses politik yang berlangsung.
Ada dua aspek penting yang dilihat pengusaha terkait pemilu. Pertama, prosesnya berjalan lancar, hasilnya punya legitimasi yang baik dan memiliki keberlanjutan dengan kebijakan yang ada saat ini.
Kedua justru sebaliknya, yang mana pemilu malah berlangsung kacau. Misalnya terjadi kecurangan, kerusuhan, serta ada upaya delegitimasi hasil pemilu sehingga pemilu dianggap tidak sah.
“Atau justru kacau dalam berbagai artian, misal ada kerusuhan, ada kecurangan pemungutan suara, ada upaya delegitimasi hasil pemilu sehingga proses pemilu dianggap tidak sah, dan lain-lain,” bebernya.
Di samping proses pemilu itu sendiri, pengusaha juga melihat langkah pemimpin terpilih dalam menyusun kabinet dan prioritas agenda kerja sebagai elemen yang menentukan terkait kepercayaan dalam berusaha.
“Kami lihat juga bahwa langkah pimpinan terpilih dalam menyusun kabinet & prioritas agenda kerja juga akan dinilai oleh pelaku pasar sebagai elemen yang menentukan terkait certainty, trust & confidence berusaha di Indonesia pada 2024,” tambahnya.
“Jadi yang penting bukan hanya mempersingkat putaran pemilu bila proses atau hasil transisinya nanti berantakan. Lebih baik fokus pada penciptaan proses pemilu yang jurdil sesuai ketentuan yang berlaku & proses transisi kepemimpinan yang baik, smooth & menciptakan confidence bagi semua pihak,” lanjutnya.
Shinta juga berpendapat soal target investasi Rp 1.650 triliun pada 2024. Ia menilai target itu bisa dicapai dengan skenario tertentu, misalnya tekanan seperti konflik geopolitik, inflasi, dan nilai tukar tidak bertambah buruk.
“Kami proyeksikan target investasi tersebut hanya bisa dicapai dalam best case scenario, di mana certainty iklim usaha/investasi di Indonesia bisa terus diciptakan & bahkan ditingkatkan meskipun dengan proses-proses politik & transisi kepemimpinan yang ada dan dalam kondisi di mana tekanan eksternal terhadap iklim usaha tidak bertambah buruk sepanjang 2024,” pungkasnya.
Lihat juga Video ‘TKN Tolak Usul Pembagian Bansos Ditunda: Kasihan Masyarakat’:
(ily/ara)
[ad_2]
Source link