JAKARTA – Pemerintah telah menyusun peta jalan untuk mencapai Indonesia emas 2045.
Adapun salah satu target yang hendak dicapai adalah menghapus angka backlog perumahan yang saat ini masih sebanyak 12,7 juta rumah tangga.
BACA JUGA:
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menjelaskan untuk mencapai target tersebut memang diperlukan suplai perumahan yang lebih besar kedepannya.
Menurutnya, untuk mencapai zero backlog pada tahun 2045 tersebut setidaknya diperlukan 1,5 juta unit rumah baru setiap tahunnya.
BACA JUGA:
Kebutuhan yang cukup besar tersebut mengukur peningkatan populasi dan rumah tangga baru setiap tahunnya.
“Kan sekarang ada 12,7 juta, berdasarkan survei SUSENAS, itu kan hasil analisis, bukan sensus, tapi kajian, untuk busa 0, ini asumsi hari ini ada 12,7 pertumbuhan 600-800 ribu, artinya kalau kita mau buat 0, itu kita harus produksi (rumah) pertahun lebih banyak,” ujar Herry saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
Herry mengungkapkan saat ini pemerintah tengah menjalankan beberapa program untuk menekan angka perumahan di Indonesia. Pada tahun 2024 misalnya, KemenPUPR mengalokasikan sebesar Rp19,83 triliun untuk bantuan pembiayaan perumahan.
Jumlah tersebut dibagi untuk program FLPP sebesar Rp13,72 triliun untuk pembiayaan 166.000 unit rumah baru, Rp0,68 triliun untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) kepada 166.00 unit, Rp4,6 triliiun untuk pemberian subsidi selisih suku bunga (SSB) kepada 751.735 unit rumah, dan Rp0,83 triliun disalurkan ke Tapera (tabungan perumahan rakyat) untuk 7.251 unit rumah.
“Kalau 2045 harus zero, program harus ditingkatkan, jadi berapa programnya untuk membuat dia 0, kalau hari ini 220 ribu (FLPP), BSPS ada 150 ribu, tapi BSPS untuk yang tidak layak huni, bukan bangunan. Jadi kalau hanya 220, ke 2045 masih harus ditambahkan, jadi kalau mau itu (zero backlog) sekitar 1,5 juta pertahun,” sambung Herry.
Targetnya, pada tahun 2024 lewat anggaran FLPP tersebut dapat berkontribusi untuk penurunan backlog perumahan sebesar 1,3% dari total backlog sebanyak 12,7 juta rumah tangga.
“Pemerintah kembali mengalokasikan program FLPP sebesar Rp13,72 triliun, ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166 ribu unit rumah. Diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3% terhadap backlog kepemilikan rumah MBR,” ujar Herry.
Lebih lanjut, dijelaskan Herry, berdasarkan survei BPS pada tahun 2021 kondisi backlog perumahan di Indonesia saat ini sekitar 12,7 juta, sedangkan rumah tangga tidak layak huni ada sekitar 29,56 juta rumah pada tahun yang sama.
“Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan menyusun skema pembiayaan, kolaborasi yang dibangun dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta,” pungkas Herry.
