[ad_1]
Jakarta –
Pertumbuhan investasi Indonesia secara keseluruhan meningkat menjadi 5,77% (yoy) seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah termasuk IKN Nusantara. Kamar Dagang (Kadin) Indonesia menjelaskan ada segelintir persoalan yang harus diselesaikan Indonesia agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat.
“Indonesia membutuhkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat hingga menjadi negara maju pada 2045. Hanya saja hal ini akan sulit terjadi, karena banyaknya kasus korupsi oleh pejabat negara,” tulis Pelaksana tugas harian (Plh) Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan, dalam keterangan resmi, Jumat (29/12/2023).
Menurutnya, persoalan korupsi harus dituntaskan jika Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) US$9,8 triliun dengan GNI (gross national income) per kapita US$ 30.300, dan target kontribusi manufaktur 28% dengan serapan tenaga kerja sebesar 25,2%.
Di tengah banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara termasuk oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kadin menilai investor akan enggan melakukan investasi di Indonesia. Padahal, investasi adalah komponen penting untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi pemerintah 5,2% tercapai pada 2024.
“Indonesia membutuhkan FDI dari saving-investment gap yang besar dan ini tidak bisa dipenuhi hanya dengan mengandalkan ketersediaan tabungan dalam negeri. Untuk target pertumbuhan 2024 sebesar 5,2%, dibutuhkan investasi dari berbagai pelaku ekonomi sekitar Rp 6.900 triliun,” lanjut Yukki.
Selain itu berdasarkan pemeringkatan ease doing business 2023, Kadin mengungkap peringkat Indonesia stagnan di angka 73 sejak 2018. Di kawasan Asean, tingkat kemudahan berusaha di Indonesia bertengger di urutan enam, masih kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, bahkan Vietnam.
Dari 10 indikator penilaian, pencapaian terbaik Indonesia hanya ada pada kemudahan memperoleh sambungan listrik. Indikator ini ditunjang dengan pencapaian rasio elektrifikasi nasional yang sudah mencapai 99,72% per Juni 2023. Sementara, penilaian terburuk Indonesia ada pada kemudahan memulai usaha.
“Ini menjadi persoalan besar, karena berbagai kendala mulai dari tumpang tindih peraturan, ego sektoral, ego regional, kepastian hukum, prosedur perizinan yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, hingga pungutan liar. Semua itu membuat ongkos berusaha sangat mahal dan tidak efisien. Pemberian izin penggunaan lahan bahkan kerap menjadi sarang korupsi, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dan berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” tegas Yukki.
Pertumbuhan Ekonomi Tak Semulus Rencana
Selain itu, Kadin juga melihat bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 yang bertengger di angka 5,2%-5,5% (YoY) tidak semulus yang diharapkan dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini disebabkan berbagai alasan di antaranya krisis multidimensi. Dalam RPJMN, pertumbuhan ekonomi ditargetkan dalam kisaran 6,0-6,2 persen pada akhir tahun 2024.
“Dengan kondisi ini, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi, yang berarti rata-rata dalam 10 tahun terakhir hanya mencapai 4,23 persen,” beber Yukki.
Kadin pun memperkirakan ekonomi Indonesia akan lebih stabil pada kuartal II-2024 ketika perhelatan Pemilu sudah berakhir. Sebab, transisi pemerintahan yang akan dilakukan pada Oktober 2024 dan arah kebijakan rezim akan terlihat lebih jelas. Pada kuartal I-2024, Kadin melihat ketidakpastian masih akan membayangi sebab arah perpolitikan belum jelas.
“Pada semester kedua, periode wait and see dunia usaha sudah berakhir. Untuk itu diperkirakan laju investasi akan lebih kencang dan penerimaan negara akan meningkat. Jika pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di level 5% sepanjang tahun, dunia usaha bisa berjalan kondusif di tengah tahun politik, yang telah dimulai sejak pertengahan 2023 hingga 2024,” sambungnya.
Oleh sebab itu, berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kadin tahun 2023 yang mengusung tema “Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh, Menuju Indonesia Emas 2045”, Yukki menjelaskan pihaknya menghasilkan setidaknya empat pilar program utama dan 17 program kerja untuk mendorong perekonomian Indonesia. Kadin juga merumuskan empat aspirasi utama kepada pemerintah agar target Indonesia Emas 2045 tercapai.
Keempatnya adalah, pertama, meningkatkan resiliensi. Kadin melihat pemerintah harus berupaya membangun resiliensi kesehatan yang unggul serta membangun ekosistem ketahanan pangan dan ketahanan energi melalui swasembada serta kemampuan dalam penanggulangan bencana alam.
Kedua, mendorong kesejahteraan, Kadin mendorong pemerintah untuk mengembangkan sektor bernilai ekonomi tinggi dengan membuka potensi lighthouses (advance manufacture) di sektor manufaktur strategis, hilirisasi di sektor pertanian dan sumber daya alam, meningkatkan pertumbuhan jasa keuangan, membangun destinasi ekowisata kelas dunia, mewujudkan potensi pemain kreatif global, mengakselerasi UMKM melalui huluisasi dan hilirisasi menjadi perusahaan menengah berdaya saing global, serta meningkatkan potensi kelautan dan perikanan.
Ketiga, memperkuat inklusi, Kadin ingin pemerintah menjadi model transformasi ekosistem layanan kesehatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat rentan.
Adapun aspirasi keempat adalah memajukan keberlanjutan, Kadin ingin Indonesia menjadi rujukan dunia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan dekarbonisasi industri yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060. Selain itu, Kadin juga menerbitkan Buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045.
“Sebagai payung organisasi dunia industri dan usaha di Indonesia yang berlandaskan undang-undang dan berfungsi sebagai wadah aspirasi sektor swasta, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam perekonomian nasional, Kadin Indonesia terus konsisten melaksanakan berbagai program kerja dalam rangka mendukung kinerja pengusaha nasional dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,” tandas Yukki.
(kil/kil)
[ad_2]
Source link